Guyana Juga Mengakui Negara Palestina Merdeka

Jumat, 14/01/2011

Guyana telah mengakui kenegaraan Palestina, bergabung dengan serangkaian negara-negara Amerika Selatan lainnya dalam mendorong Palestina dan Israel untuk merundingkan kesepakatan damai.

Sebuah pernyataan kementerian luar negeri Guyana Kamis kemarin (13/1) mengatakan adanya harapan untuk meningkatkan pengakuan oleh bangsa-bangsa akan "kontribusi untuk resolusi konflik Israel-Palestina dan penciptaan perdamaian abadi dan stabilitas di wilayah ini."

Otoritas Palestina semakin sering melobi negara-negara lain untuk diakui sebagai negara merdeka terkait kesepakatan damai yang sulit dipahami dengan Israel. Beberapa negara-negara Amerika Selatan telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa pekan terakhir.

Para pejabat Israel bereaksi terhadap deklarasi pengakuan tersebut dengan menyebut mereka sama saja telah menciptakan kontraproduktif bagi proses perdamaian.

Kemerdekaan Kosovo Telah Diakui oleh 74 Negara

Jumat, 14/01/2011

Negara Afrika Barat Guinea-Bissau menjadi negara ke-74 yang mengakui kemerdekaan Kosovo, kantor berita RFE/RL yang berbasis di Balkan melaporkan.

Menteri Luar Negeri Kosovo Vlora Citaku mengkonfirmasi informasi tersebut pada hari Kamis kemarin (13/1).

Guinea-Bissau merupakan negara kedua yang mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2011, setelah sebelumnya Qatar telah mengakui juga pada tanggal 4 Januari lalu.

Dua pengakuan terakhir akan kemerdekaan Kosovo ini berbeda dengan tahun 2010, ketika hanya delapan negara yang mengakui kemerdekaan negara bekas wilayah Serbia ini.

Rendahnya jumlah pengakuan itu meskipun ada keputusan oleh Mahkamah Internasional yang berbasis di Den Haag pada bulan Juli tahun 2008 yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional.

Hanya tiga negara mengakui Kosovo setelah putusan pengadilan 22 Juli tahun lalu, dalam sesuatu yang dipandang sebagai kekecewaan bagi diplomasi Kosovo.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Februari 2008. Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan 22 negara Uni Eropa merupakan negara-negara yang kemudia mengakui kemerdekaan Kosovo.

Keputusan negara Afrika Guinea-Bissau mengakui kemerdekaan Kosovo datang di tengah krisis politik di Kosovo pada saat Kosovo melalui serangkaian panjang pemilu ulang sebagai akibat dari tuduhan adanya kecurangan selama pemilu pada tanggal 12 Desember tahun lalu.

Selain itu, Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci sedang menghadapi tuduhan bahwa dia terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia dan narkoba. Sebuah laporan tentang isu tersebut oleh anggota Dewan Eropa, Dick Marty akan dibahas Dewan Eropa di Strasbourg pada tanggal 25 Januari mendatang.

Qaradhawi: Haram Pilih Referendum Pemisahan Sudan

Friday, 31 December

Yusuf Qaradhawi meminta umat Islam dan Arab bersatu mempertahankan negaranya dari kehancuran akibat perselisihan

Pemimpin Persatuan Ulama Islam, Yusuf Qaradhawi mengeluarkan fatwa haram bagi siapa yang akan memilih pemisahan selatan Sudan dalam referendum. Karena Sudan merupakan negara Islam.

Menurut situs surat kabar Qatar al-Sharq, Syeikh Yusuf Qaradhawi, Pemimpin Persatuan Ulama Islam hari Rabu (29/12) menjelaskan bahwa upaya pemisahan selatan Sudan dari negara berdaulat Sudan merupakan konspirasi Barat.

"Bagi setiap muslim Sudan haram hukumnya memilih pemisahan selatan Sudan dari Sudan," ucap Qaradhawi.

Yusuf Qaradhawi juga meminta dari umat Islam dan Arab untuk bersatu mempertahankan negaranya dari kehancuran akibat perselisihan dan pemisahan.

Pemimpin Persatuan Ulama Islam ini menilai tidak boleh seorang muslim memilih perpecahan dan perselisihan di negara Islam. Ditambahkannya, "Selamanya setiap permisahan akan menciptakan masalah."

Qaradhawi menjelaskan bahwa mayoritas negara-negara Arab berada di balik konspirasi pemisahan Sudan.

"Konspirasi ini sangat berbahaya dan tidak boleh setiap orang memilih pemisahan selatan Sudan dari Sudan."

"Negara-negara Barat, khususnya Amerika berusaha keras untuk memisahkan kawasan barat Sudan yang kaya minyak dari pemerintah pusat Sudan," tambah Qaradhawi.

Berdasarkan laporan ini, Zionis Israel memberikan dukungan finansial dan persenjataan kepada selatan Sudan agar kawasan ini memisahkan diri dari pemerintah pusat Sudan.

Referendum untuk menentukan nasib selatan Sudan akan diselenggarakan bulan Januari 2011.